AMBON, gerbangmaluku.com Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah provinsi tetap aktif dan tidak terdampak persoalan kewajiban iuran yang saat ini tengah dalam proses penyelesaian.
Persoalan yang mencuat belakangan ini bukan berkaitan dengan tunggakan iuran rutin BPJS Kesehatan ASN, melainkan menyangkut mekanisme pembayaran iuran sebesar 4 persen dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang selama ini disalurkan langsung oleh Pemerintah Pusat kepada masing-masing guru.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Maluku kini menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk mengusulkan agar kewajiban iuran BPJS Kesehatan yang bersumber dari TPG dibayarkan langsung oleh Pemerintah Pusat bersamaan dengan penyaluran tunjangan kepada para guru.
Juru Bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang, menjelaskan bahwa kewajiban iuran BPJS Kesehatan ASN sebesar 5 persen selama ini telah dianggarkan dan dibayarkan secara rutin setiap tahun.
Dari total iuran tersebut, sebanyak 1 persen menjadi tanggungan pekerja, sedangkan 4 persen lainnya ditanggung oleh pemerintah daerah sebagai pemberi kerja.
Menurut Kasrul, kewajiban rutin tersebut selama ini berjalan sebagaimana mestinya. Namun, terdapat persoalan tersendiri terkait mekanisme pembayaran iuran yang melekat pada TPG.
Selama ini, TPG disalurkan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui skema anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ke rekening masing-masing guru. Sementara itu, kewajiban iuran BPJS Kesehatan sebesar 4 persen dari TPG tetap ditagihkan kepada Pemprov Maluku.
Kondisi inilah yang kemudian memerlukan penyesuaian mekanisme administrasi dan koordinasi lintas pemerintahan agar kewajiban pembayaran dapat diselesaikan secara tepat.
“Persoalan yang muncul saat ini berkaitan dengan skema iuran dari TPG. Pemda sedang melakukan rekonsiliasi dan menyiapkan langkah penyelesaian bersama pihak terkait,” kata Kasrul.
Pemprov Maluku Siapkan Skema Baru, Iuran TPG Diusulkan Dipotong Langsung dari Pusat
Sebagai langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pemprov Maluku telah menjalin koordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Ambon guna membahas mekanisme pembayaran iuran yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Salah satu usulan yang tengah disiapkan adalah agar iuran BPJS Kesehatan sebesar 4 persen dari TPG dapat dipotong atau dibayarkan langsung oleh Pemerintah Pusat bersamaan dengan proses pencairan tunjangan profesi guru.
Melalui skema tersebut, kewajiban pembayaran iuran diharapkan dapat dilakukan secara langsung dan terintegrasi dengan penyaluran TPG, sehingga tidak lagi menimbulkan persoalan administrasi dalam pengelolaan kewajiban pemerintah daerah.
Langkah ini juga diharapkan mampu memperjelas tanggung jawab pembayaran iuran, mengoptimalkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan seluruh kewajiban terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat dipenuhi.
Kasrul mengungkapkan, Pemprov Maluku saat ini sedang menyusun kajian teknis sebagai dasar pembahasan lebih lanjut dengan Gubernur Maluku, sebelum usulan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan kementerian maupun lembaga terkait.
“Saat ini pihak Pemda tengah menyusun kajian teknis yang akan disampaikan kepada Gubernur untuk dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Pusat dan kementerian/lembaga terkait,” tegasnya.
Selain menyiapkan kajian, pemerintah daerah juga melakukan rekonsiliasi data penerima dan besaran TPG untuk memastikan kesesuaian antara jumlah guru penerima, nilai tunjangan yang disalurkan, serta besaran kewajiban iuran BPJS Kesehatan.
Proses rekonsiliasi tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penyelesaian yang akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di tengah proses penyelesaian kewajiban iuran TPG, Pemprov Maluku memberikan kepastian kepada seluruh ASN agar tidak merasa khawatir terhadap keberlangsungan layanan kesehatan yang selama ini mereka nikmati.
Kasrul menegaskan, persoalan administrasi terkait iuran TPG tidak berdampak terhadap status kepesertaan BPJS Kesehatan ASN di lingkungan Pemprov Maluku.
Dengan demikian, ASN beserta anggota keluarganya tetap dapat mengakses layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dan hak kepesertaan yang berlaku.
“Jadi kepada seluruh masyarakat, khususnya ASN di lingkungan Pemprov Maluku, tidak perlu khawatir. Adanya penyesuaian administratif dan pembahasan kewajiban iuran TPG ini tidak akan berdampak pada penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan para ASN,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi para aparatur negara, meskipun masih terdapat kewajiban administrasi yang perlu diselesaikan.
Pemprov Maluku memastikan koordinasi dengan BPJS Kesehatan akan terus dilakukan guna menjaga kelancaran pembayaran iuran serta memastikan tidak terjadi gangguan terhadap pelayanan kesehatan bagi para peserta.
Tidak hanya memberikan perhatian terhadap kepesertaan ASN, Pemprov Maluku juga terus memperkuat komitmen dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Untuk program tersebut, pemerintah daerah menyediakan kuota sekitar 1,2 juta peserta yang berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu pada desil 1 hingga desil 5.
Dari total kuota yang tersedia, hampir 1,1 juta peserta telah terdaftar dan mendapatkan dukungan pembiayaan jaminan kesehatan.
Artinya, masih tersedia alokasi bagi sekitar 100 ribu peserta yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas cakupan kepesertaan masyarakat yang memenuhi kriteria.
Pemprov Maluku pun mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota bersama Person in Charge (PIC) terkait untuk mempercepat proses pendataan masyarakat yang belum terakomodasi dalam program tersebut.
Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan segera menyampaikan data calon peserta yang memenuhi persyaratan agar kuota dan anggaran yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Upaya ini dinilai penting untuk memastikan masyarakat kurang mampu tidak kehilangan kesempatan memperoleh perlindungan kesehatan hanya karena persoalan pendataan atau keterlambatan administrasi.
Dengan optimalisasi kuota yang tersedia, Pemprov Maluku berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati manfaat program JKN, khususnya mereka yang membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah.
Selain memperluas kepesertaan PBI, Pemprov Maluku juga memberikan perhatian kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal atau masuk dalam kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Kelompok pekerja mandiri tersebut menjadi salah satu sasaran penting dalam perluasan jaminan kesehatan karena tidak memperoleh perlindungan melalui skema kepesertaan pekerja formal dari pemberi kerja.
Saat ini, hampir 8.000 peserta dari kelompok pekerja mandiri telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan pembayaran iuran yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
Program ini menjadi salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Maluku dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar iuran secara mandiri.
Melalui pembiayaan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan kelompok pekerja informal tetap memperoleh perlindungan kesehatan dan memiliki akses terhadap layanan medis sesuai ketentuan program JKN.
Kasrul menegaskan bahwa berbagai kebijakan dan langkah yang dilakukan Pemprov Maluku merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memenuhi hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak.
Menurutnya, keberlanjutan program jaminan kesehatan tidak hanya bergantung pada kepesertaan, tetapi juga membutuhkan kepastian pembayaran iuran, akurasi data, serta koordinasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan.
Dalam rangka menjaga keberlangsungan program JKN di Maluku, Pemprov Maluku terus memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan, terutama dalam membahas penyelesaian berbagai kewajiban iuran pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Pembayaran iuran bagi kelompok PBI maupun pekerja mandiri yang menjadi tanggungan pemerintah daerah dilakukan secara rutin dan berkala.
Di sisi lain, penyelesaian persoalan iuran TPG juga terus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan administratif berkepanjangan yang berpotensi menghambat pengelolaan jaminan kesehatan.
Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, Pemerintah Pusat, serta BPJS Kesehatan dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh perlindungan kesehatan.
Pemprov Maluku berharap pembahasan skema pembayaran iuran TPG dapat menghasilkan solusi yang jelas dan memberikan kepastian terhadap mekanisme pemenuhan kewajiban iuran sesuai ketentuan.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa penyelesaian persoalan administrasi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Kepastian kepesertaan ASN, optimalisasi kuota PBI, serta dukungan pembiayaan bagi pekerja informal menjadi bagian dari upaya Pemprov Maluku untuk memperkuat perlindungan kesehatan dan menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Maluku. *Jais
