Ambon, gerbangmaluku.com Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketahanan Pangan memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman fenomena El Nino dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi mengganggu produksi pertanian, distribusi bahan pangan, serta stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan.
Selain memperkuat cadangan pangan dan mengamankan distribusi antarpulau, Pemprov Maluku juga menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan pasokan cabai lokal dengan mendatangkan komoditas tersebut dari luar daerah melalui fasilitasi distribusi pangan (FDP) bekerja sama dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir, Rabu (21/10/2026), mengatakan bahwa potensi kekeringan akibat El Nino dan dampak karhutla perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi persoalan serius yang mengancam ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat.
Menurut Inawati, fenomena El Nino berpotensi mengurangi ketersediaan air dan menekan produktivitas pertanian. Dampaknya dapat dirasakan pada berbagai komoditas, mulai dari bahan pangan pokok, cabai, sayuran, hingga ketersediaan pakan ternak.
Sementara itu, karhutla tidak hanya mengancam lahan pertanian dan kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat maupun kelancaran transportasi.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Maluku yang memiliki karakteristik geografis sebagai provinsi kepulauan, dengan distribusi bahan pangan yang sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut dan udara.
“Sebagai provinsi kepulauan, kelancaran distribusi antarpulau dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama. Keterlambatan pasokan akibat cuaca maupun gangguan transportasi dapat memicu kenaikan harga dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di pulau-pulau kecil,” ujar Inawati.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain memperkuat cadangan pangan daerah, memastikan kelancaran distribusi antarpulau, serta meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan harga komoditas pangan strategis.
Penguatan cadangan pangan dilakukan dengan memastikan ketersediaan beras dan komoditas pokok lainnya, termasuk kesiapan penyaluran ke wilayah yang membutuhkan. Pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, penyedia jasa transportasi, dan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan hambatan pengiriman akibat kondisi cuaca maupun gangguan transportasi.
Langkah tersebut penting untuk memastikan masyarakat di seluruh wilayah Maluku, termasuk yang berada di pulau-pulau kecil dengan akses distribusi terbatas, tetap memperoleh pasokan pangan yang memadai.
Selain menjaga ketersediaan stok, pemantauan harga bahan pangan juga terus dilakukan guna mendeteksi potensi kenaikan harga sejak dini. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan langkah penanganan sesuai perkembangan pasokan dan kebutuhan masyarakat.
Salah satu upaya yang turut didorong adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan atau tekanan kenaikan harga.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di tengah upaya menjaga stabilitas pangan, keterbatasan pasokan cabai menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.
Berkurangnya pasokan cabai lokal dari sejumlah daerah sentra produksi, termasuk Kabupaten Buru dan Pulau Seram, akibat musim panas berkepanjangan berdampak terhadap ketersediaan komoditas tersebut di pasaran.
Kondisi ini berpotensi memberikan tekanan terhadap harga cabai, terutama ketika permintaan masyarakat tetap tinggi sementara pasokan dari daerah penghasil mengalami penurunan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melalui program fasilitasi distribusi pangan (FDP), khususnya untuk komoditas cabai yang mengalami kenaikan harga signifikan.
Melalui kerja sama tersebut, pasokan cabai dari luar daerah akan didatangkan guna membantu memenuhi kebutuhan pasar di Maluku. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pasokan, memperlancar distribusi, serta mengurangi tekanan kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Jadi, saat ini kami sementara melakukan kolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku untuk memfasilitasi distribusi pangan atau FDP, terutama untuk komoditas cabai. Karena cabai lokal semakin berkurang di daerah sentra seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, maka komoditas ini akan didatangkan dari luar daerah,” jelas Inawati.
Kolaborasi tersebut menjadi salah satu upaya menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan cabai di pasaran. Ketika produksi lokal mengalami penurunan, pasokan dari luar daerah diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meredam tekanan terhadap harga.
Namun, keberhasilan upaya tersebut juga bergantung pada kelancaran distribusi agar komoditas yang didatangkan dapat menjangkau pasar dan konsumen tepat waktu.
Selain mengamankan pasokan dari luar daerah, Pemprov Maluku juga mendorong pemanfaatan beragam sumber pangan lokal sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat.
Komoditas seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Maluku.
Diversifikasi pangan diharapkan tidak hanya menjadi alternatif ketika terjadi gangguan pasokan, tetapi juga mendorong pemanfaatan potensi pertanian lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu yang harus didatangkan dari luar daerah.
Dengan memperluas pemanfaatan pangan lokal, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada saat yang sama, potensi sumber daya pangan daerah dapat dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Upaya tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, hingga masyarakat sebagai konsumen.
Penguatan produksi pangan lokal juga menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi perubahan iklim, gangguan distribusi, dan gejolak harga komoditas pangan.
Dalam menghadapi potensi karhutla, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memantau perkembangan kondisi lingkungan dan mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas masyarakat maupun distribusi pangan.
Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dinas Kehutanan, serta Dinas Kesehatan diperlukan untuk mendukung pemantauan titik panas (hotspot), kondisi cuaca, kualitas udara, dan potensi dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat.
Pemantauan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dalam mengambil langkah penanganan apabila cuaca kering dan kebakaran hutan maupun lahan mulai mengganggu kegiatan pertanian serta jalur distribusi pangan.
Di samping itu, peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran juga menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko karhutla.
Inawati mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama menjaga stabilitas pasokan pangan, memanfaatkan sumber pangan lokal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, menjaga ketahanan pangan membutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama ketika daerah menghadapi tantangan perubahan kondisi iklim.
Melalui penguatan cadangan pangan, pengamanan distribusi antarpulau, pemantauan harga, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, serta kolaborasi dengan Bank Indonesia dalam fasilitasi distribusi cabai, Pemprov Maluku berupaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.
Langkah antisipatif ini menjadi penting mengingat ancaman El Nino, musim panas berkepanjangan, dan potensi karhutla dapat memberikan tekanan terhadap produksi pertanian maupun kelancaran distribusi pangan.
Dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengoptimalkan potensi pangan lokal, pemerintah berharap stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga, sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan Maluku agar lebih siap menghadapi berbagai risiko perubahan iklim serta tantangan distribusi di wilayah kepulauan.(*)
