AMBON, GERBANGMALUKU.COM — Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan menyusul pemaparan informasi Prakiraan Musim Hujan (PMH) oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Ambon.
Langkah antisipasi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Kota Ambon dan berpotensi mengganggu jarak pandang serta aktivitas masyarakat.
Pemerintah menilai informasi cuaca dan prakiraan musim dari BMKG harus menjadi dasar dalam menyusun langkah mitigasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi dan kebakaran lahan.
Hal itu dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan tersebut diikuti secara luring dan daring oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, unsur TNI/Polri, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam keterangannya, Kasrul menegaskan bahwa informasi yang disampaikan BMKG merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk mengantisipasi berbagai risiko akibat dinamika cuaca dan perbedaan karakteristik musim di wilayah Maluku.
Menurutnya, informasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, melainkan sebagai dasar untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah pencegahan sedini mungkin.
“Ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi menjadi informasi bagi kita semua agar dapat melakukan langkah-langkah antisipasi. Pemerintah, TNI-Polri dan masyarakat harus bersama-sama menghadapi kondisi ini,” ujar Kasrul.
Kasrul menjelaskan, pemaparan BMKG memberikan gambaran mengenai pembagian zona musim di wilayah Maluku, termasuk perkiraan awal musim hujan dan durasinya di masing-masing wilayah.
Informasi tersebut penting karena Maluku memiliki karakteristik geografis berupa wilayah kepulauan yang menyebabkan kondisi cuaca dan waktu peralihan musim tidak selalu sama antara satu daerah dan daerah lainnya.
Perbedaan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah kesiapsiagaan, terutama pada wilayah yang masih berpotensi mengalami kondisi kering sehingga rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Di sisi lain, perubahan kondisi cuaca juga membutuhkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi dampak yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, lingkungan, sektor pertanian, ketersediaan air, hingga pelayanan publik.
Karena itu, Pemprov Maluku mendorong agar informasi prakiraan musim tidak hanya menjadi bahan pembahasan dalam rapat, tetapi juga ditindaklanjuti melalui langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Maluku melalui BPBD akan mengoordinasikan OPD dan instansi terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan serta mitigasi terhadap potensi karhutla dan kekeringan.
Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah sektor, antara lain kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, kesehatan, serta unsur TNI/Polri dan pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi lintas sektor dinilai penting agar setiap instansi dapat menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya, mulai dari pemantauan kondisi wilayah, penyampaian informasi peringatan dini, hingga kesiapan menghadapi kemungkinan dampak bencana.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat sehingga dapat mengambil langkah pencegahan secara mandiri dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Kasrul menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah. Kesiapsiagaan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kondisi cuaca dan kabut asap, Kasrul mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam menerima serta menyebarkan informasi.
Ia meminta warga mengutamakan informasi yang bersumber dari kanal resmi BMKG agar perkembangan cuaca yang diterima benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah ini dinilai penting untuk menghindari beredarnya informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami berharap masyarakat rajin melihat informasi, tetapi informasi yang betul. BMKG akan terus menyampaikan informasi melalui kanal-kanal resmi yang tersedia,” katanya.
Masyarakat diharapkan terus mengikuti perkembangan prakiraan cuaca dan peringatan dini, terutama ketika kondisi lingkungan menunjukkan adanya potensi peningkatan risiko kebakaran maupun kekeringan.
Terkait kabut asap yang saat ini terjadi di Kota Ambon, Kasrul menjelaskan bahwa asap yang menyelimuti wilayah tersebut tidak selalu berasal dari kebakaran di Pulau Ambon.
Menurutnya, asap dari wilayah lain berpotensi terbawa angin hingga mencapai Ambon. Kondisi ini dapat memengaruhi jarak pandang dan aktivitas masyarakat, termasuk berpotensi mengganggu operasional penerbangan.
Penjelasan tersebut menunjukkan pentingnya pemantauan kondisi atmosfer dan koordinasi antarinstansi dalam memahami sumber serta pergerakan asap yang berdampak pada wilayah kepulauan.
Meski demikian, kepastian mengenai sumber asap, arah pergerakannya, dan tingkat dampaknya memerlukan dukungan data serta pemantauan dari instansi berwenang.
Karena itu, informasi meteorologi menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan langkah penanganan yang tepat dan menghindari kesimpulan yang tidak didukung data.
Kondisi kabut asap juga menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan dapat berdampak melampaui wilayah tempat sumber asap berasal. Oleh sebab itu, penanganannya membutuhkan koordinasi dan pertukaran informasi antardaerah.
Pemprov Maluku memastikan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat dan meningkatkan kesiapan daerah menghadapi perubahan cuaca serta kondisi lingkungan.
Informasi BMKG akan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah dalam merumuskan langkah antisipasi ke depan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Kasrul kembali menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dilakukan secara bersama-sama melalui sinergi pemerintah daerah, instansi teknis, TNI/Polri, dan masyarakat.
“Informasi dari BMKG ini akan menjadi acuan kita untuk mengambil langkah-langkah ke depan. Intinya, kita harus siap dan melakukan antisipasi bersama,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BPBD Maluku beserta jajaran, Kepala BMKG beserta jajaran, pimpinan OPD terkait di lingkup Pemprov Maluku, unsur TNI/Polri, serta pemangku kepentingan lainnya.
Melalui langkah koordinasi dan mitigasi tersebut, Pemprov Maluku berharap potensi karhutla dan kekeringan dapat diantisipasi lebih dini, sementara dampak kabut asap terhadap keselamatan, kenyamanan, dan aktivitas masyarakat dapat diminimalkan.
