Ambon, gerbangmaluku.com Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memaparkan sejumlah capaian pemerintahan sekaligus agenda strategis pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Maluku, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (19/8/2026).
Di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Lewerissa menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku tetap berkomitmen menjalankan pembangunan secara selektif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, usia 81 tahun bukan sekadar angka yang dirayakan setiap tahun, tetapi merupakan perjalanan panjang yang harus menjadi momentum untuk menghormati jasa para pendahulu sekaligus melanjutkan cita-cita yang telah diwariskan.
“Penghormatan terbaik kepada para pendiri daerah ini bukan hanya mengenal jasa mereka, melainkan melanjutkan cita-cita yang mereka wariskan melalui kerja nyata bagi kesejahteraan rakyat,” jelas Lewerissa.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku kini memasuki fase konsolidasi dan percepatan transformasi pembangunan. Pemerintah tidak hanya dituntut mempertahankan arah kebijakan, tetapi juga memastikan setiap program benar-benar memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Semangat “Satu Provinsi Maluku, Maluku Bersatu Bergerak Maju” menjadi salah satu pijakan dalam menjalankan agenda pembangunan tersebut.
Dalam bidang pemerintahan, Lewerissa menyampaikan sejumlah capaian yang menurutnya menjadi indikator perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Provinsi Maluku berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut sejak 2019 hingga 2025.
Selain itu, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang berada dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengalami peningkatan. Nilai MCP Maluku naik dari 50,63 pada 2023 menjadi 81,9 pada 2025.
“Capaian-capaian ini adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab, setiap kebijakan dilaksanakan secara transparan, dan setiap aparatur bekerja dengan integritas,” sebutnya.
Lewerissa juga menyoroti perjuangan Maluku bersama sejumlah provinsi kepulauan untuk memperoleh pengakuan yang lebih kuat melalui Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
Sebagai Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, Lewerissa mengatakan dirinya bersama 10 provinsi anggota terus melakukan koordinasi guna mendorong percepatan pembahasan regulasi tersebut di DPR RI dan DPD RI.
Ia bahkan meminta dukungan DPRD Maluku untuk ikut memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan melalui jalur politik masing-masing.
Menurutnya, regulasi daerah kepulauan sangat penting karena karakteristik geografis Maluku membutuhkan kebijakan pembangunan dan penganggaran yang berbeda dengan daerah kontinental.
Pada sektor pembangunan, proyek Blok Masela ditempatkan sebagai salah satu momentum strategis bagi masa depan Maluku.
Lewerissa menyebut dimulainya pembangunan proyek strategis nasional tersebut sebagai peluang besar untuk mendorong investasi, membuka lapangan kerja, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam bagi masyarakat Maluku dan Indonesia.
Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mengawal agar keberadaan proyek tersebut memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat.
Selain Blok Masela, pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru juga terus dipantau. Dalam paparannya, progres pembangunan bendungan tersebut telah mencapai 87,38 persen.
Bendungan Way Apu diharapkan dapat memperkuat ketahanan air sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi di Pulau Buru.
Pemerintah juga terus mendorong pengembangan konektivitas antarpulau untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing berbagai komoditas unggulan Maluku.
Agenda hilirisasi menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi Maluku.
Lewerissa menyampaikan pembangunan fasilitas pengolahan kelapa di Maluku Tengah telah memasuki tahap groundbreaking dengan nilai investasi sekitar Rp500 miliar.
Sementara pengembangan peternakan ayam petelur terintegrasi di Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Buru disebut memiliki nilai investasi sekitar Rp544 miliar.
Menurutnya, arah pembangunan ekonomi Maluku harus mulai bergeser dari pola menjual bahan mentah menuju daerah yang mampu mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah.
“Pemerintah ingin mengubah pola ekonomi dari sekadar menjual bahan mentah menuju daerah yang mampu mengolah komoditas, menciptakan industri, investasi, dan lapangan kerja,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, Lewerissa menyampaikan pertumbuhan ekonomi Maluku pada semester I 2026 mencapai 5,24 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada pada level 4,22 persen.
Sementara inflasi disebut berada pada level 2,7 persen. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku mencapai 74,09 poin, meningkat 0,69 poin dibandingkan 2024 yang berada pada angka 73,40.
Di bidang kesejahteraan, angka kemiskinan pada September 2025 tercatat 14,91 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 turun menjadi 5,75 persen dari 6,11 persen pada November 2025.
Pemerintah juga menjalankan sejumlah program sosial dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lewerissa menyebut alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) meningkat signifikan, dari 81 unit pada 2025 menjadi 6.800 unit pada 2026.
Program tersebut didukung anggaran sekitar Rp137,6 miliar dengan sasaran sekitar 34.400 jiwa.
Sementara itu, sebanyak 1.251 koperasi desa/kelurahan Merah Putih telah terbentuk sesuai jumlah desa dan kelurahan di Maluku. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 gerai telah dibangun.
Program Sekolah Rakyat juga telah beroperasi di tiga lokasi, yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Maluku Tengah. Pemerintah merencanakan pengembangan program tersebut di 14 titik lainnya.
Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit di sejumlah kabupaten/kota.
Lewerissa menyampaikan dukungan pemerintah pusat antara lain diarahkan untuk pembangunan rumah sakit tipe D di Kabupaten Buru.
Selain itu, terdapat peningkatan status rumah sakit menjadi tipe C di sejumlah daerah, termasuk Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, dan Kota Tual.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas tanpa harus selalu dirujuk ke Kota Ambon.
Di balik berbagai capaian tersebut, Lewerissa mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Ia menegaskan pembangunan Maluku tidak mungkin dilakukan pemerintah seorang diri. Dibutuhkan kebersamaan, kerukunan, dan persatuan seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi kompleksitas persoalan yang dihadapi daerah kepulauan.
“Tidak boleh saja berbeda bahasa ataupun warna kulit, tetapi sejatinya kita adalah orang bersaudara yang hidup di atas tanah yang sama, hidup di negeri warisan,” paparnya.
Lewerissa kemudian menyampaikan apresiasi kepada DPRD Maluku, pemerintah kabupaten/kota, BUMN dan BUMD, perbankan, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, para raja, kepala desa, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Maluku.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila sejumlah target pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik belum dapat dicapai secara maksimal.
“Selaku manusia yang punya kekurangan dan keterbatasan, kami juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Maluku apabila sejumlah sasaran dan target penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat belum maksimal ataupun belum dapat kami lakukan,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Maluku mengajak seluruh masyarakat menjadikan HUT ke-81 Provinsi Maluku bukan sekadar perayaan usia daerah, tetapi momentum untuk memperkuat optimisme dan semangat kerja bersama.
Menurut Lewerissa, tantangan pembangunan Maluku masih cukup besar. Namun, dengan persatuan, kerukunan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, Maluku diyakini mampu terus bergerak menuju masa depan yang lebih maju.
“Maluku Bersatu, Bergerak Maju,” menjadi semangat yang kembali ditegaskan untuk membawa daerah kepulauan ini menghadapi tantangan sekaligus menangkap peluang pembangunan di masa mendatang.
