AMBON; gerbangmaluku.com Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian penting dalam menyediakan data akurat mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian masyarakat di daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, saat membuka secara resmi Gebyar Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2026 dengan tema “Penguatan Literasi Sensus Ekonomi 2026”, yang berlangsung di Kantor BPS Provinsi Maluku, Ambon, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Provinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan instansi vertikal, kementerian/lembaga, pejabat struktural dan fungsional BPS, perwakilan perbankan, perguruan tinggi, pelaku UMKM, peserta pelayanan stand, serta insan pers.
Dalam sambutannya, Sadali Ie menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Statistik Nasional Tahun 2026 kepada seluruh insan statistik, khususnya jajaran BPS Provinsi Maluku yang selama ini bekerja dalam menghasilkan dan menyediakan data bagi kepentingan pembangunan.
Menurut Sadali, momentum HSN tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan seremonial tahunan. Lebih dari itu, HSN menjadi momentum untuk kembali memperkuat kesadaran seluruh pihak mengenai pentingnya data sebagai fondasi dalam merancang dan mengevaluasi pembangunan.
Sadali menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 memiliki posisi yang sangat strategis karena data yang dihasilkan tidak hanya berkaitan dengan jumlah usaha maupun perusahaan.
Lebih jauh, sensus tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai struktur, karakteristik, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Hal ini menjadi semakin penting bagi Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan. Aktivitas ekonomi masyarakat tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik yang beragam, mulai dari usaha mikro dan kecil, perdagangan, jasa, perikanan, hingga pertanian.
“Keberhasilan pelaksanaan sensus sangat bergantung pada partisipasi seluruh elemen masyarakat,” ujar Sadali.
Ia menilai, data yang lengkap dan akurat akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat secara lebih baik. Dengan demikian, berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Lebih lanjut, Sadali menegaskan bahwa penyediaan data berkualitas bukan menjadi tanggung jawab BPS semata.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara BPS, pemerintah daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, media, hingga masyarakat sebagai responden.
“Penyediaan data yang berkualitas tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, penguatan literasi statistik menjadi bagian yang tidak kalah penting. Masyarakat diharapkan tidak hanya mampu membaca angka, tetapi juga memahami makna indikator serta menggunakan data secara tepat.
Sadali mengatakan, data statistik harus dibaca bersama dengan persepsi masyarakat dan kondisi riil di lapangan. Ketiga aspek tersebut dinilai dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kondisi pembangunan.
Pada kesempatan tersebut, Sadali Ie juga mengajak seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat koordinasi dengan BPS.
Ia juga mengimbau seluruh pelaku usaha agar memberikan data dan informasi yang benar, jujur, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada petugas sensus.
Partisipasi dunia usaha dinilai sangat penting karena keberadaan mereka menjadi bagian utama dalam menggambarkan dinamika perekonomian Maluku.
“Pelaku usaha diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang jujur serta benar kepada petugas sensus,” katanya.
Sementara itu, perguruan tinggi juga diharapkan mengambil peran lebih besar dalam mendukung pembangunan berbasis data. Peran tersebut dapat dilakukan melalui kajian akademik, penelitian, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan data secara objektif.
Sadali berharap Gebyar HSN 2026 tidak berhenti sebagai sebuah kegiatan peringatan, tetapi mampu menjadi momentum untuk membangun gerakan bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data.
Menurutnya, budaya sadar data merupakan salah satu modal penting untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih terukur, transparan, dan tepat sasaran.
Dengan dukungan pemerintah daerah, BPS, dunia usaha, perguruan tinggi, media, serta masyarakat, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Maluku diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang berkualitas.
Data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam membaca potensi ekonomi daerah, mengidentifikasi berbagai tantangan, sekaligus merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Semoga momentum Gebyar Hari Statistik Nasional Tahun 2026 ini mampu melahirkan gerakan bersama untuk membangun budaya sadar data dan memperkuat literasi statistik demi mewujudkan pembangunan Maluku yang lebih tepat sasaran,” pungkas Sadali Ie.(Jais)
