AMBON; gerbangmaluku.com
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi seluruh elemen dalam menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, dan stabilitas kehidupan masyarakat di Provinsi Maluku.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Rapat Forum Koordinasi Keamanan Maluku yang digelar Polda Maluku di Lantai 2 Gedung A Polda Maluku, Selasa (22/9/2026), pukul 09.00 WIT.
Forum yang diinisiasi Polda Maluku tersebut menjadi ruang koordinasi bersama untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antarlembaga dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di Maluku.
Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Maluku atas inisiatif membentuk Forum Koordinasi Keamanan Maluku.
Menurutnya, keamanan dan stabilitas daerah merupakan fondasi penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan. Tanpa kondisi yang aman dan kondusif, berbagai program pemerintah akan sulit berjalan secara optimal.
“Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara,” ujar Gubernur.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap dinamika konflik antarkampung yang masih terjadi di sejumlah wilayah Maluku.
Ia menegaskan bahwa setiap konflik harus mendapatkan penanganan secara cepat dan terukur agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Pemerintah bersama seluruh unsur terkait, kata Gubernur, memiliki tanggung jawab untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dalam menghentikan konflik dan menjaga masyarakat dari dampak yang lebih luas.
Menurutnya, penyelesaian konflik tidak cukup hanya dilakukan ketika benturan telah terjadi. Upaya pencegahan harus menjadi bagian penting dari strategi menjaga keamanan daerah.
Karena itu, nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, toleransi, dan kerukunan harus ditanamkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
Gubernur mengingatkan agar agenda perdamaian tidak berhenti pada kegiatan simbolis, ritual, maupun seremonial semata.
“Pencegahan konflik tidak boleh berhenti pada kegiatan yang bersifat simbolis, ritual maupun seremonial. Nilai-nilai perdamaian harus benar-benar tertanam dalam nurani dan menjadi keyakinan masyarakat,” tegasnya.
Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Maluku beserta jajaran TNI yang selama ini bergerak cepat dalam merespons berbagai dinamika keamanan di lapangan.
Kehadiran aparat secara cepat dinilai penting untuk meredam situasi sekaligus mencegah konflik berkembang menjadi eskalasi yang lebih luas.
Namun, menurut Gubernur, keberhasilan meredam konflik bukan berarti persoalan telah selesai sepenuhnya.
Setelah situasi kembali kondusif, harus dilakukan langkah lanjutan, termasuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara konsisten.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, berkelanjutan, dan tanpa diskriminasi dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.
Konsistensi penegakan hukum dinilai penting agar masyarakat memperoleh rasa keadilan dan setiap pihak memahami bahwa tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban memiliki konsekuensi hukum.
Selain persoalan konflik sosial, Gubernur Hendrik Lewerissa juga menyoroti tantangan keamanan yang semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial.
Menurutnya, masyarakat saat ini hidup dalam era disrupsi informasi, di mana informasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat.
Kondisi tersebut membawa manfaat besar, tetapi juga memiliki risiko apabila informasi yang beredar tidak diverifikasi dengan baik.
Informasi yang direkayasa dengan bantuan teknologi, termasuk penggunaan mesin atau sistem otomatis, dapat memengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat. Dalam kondisi tertentu, informasi semacam itu juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan provokasi.
Karena itu, Gubernur menilai menjaga keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.
Diperlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk membangun kesadaran dan kemampuan dalam menyaring informasi.
“Kita membutuhkan keterlibatan kepolisian, pemerintah, TNI, perguruan tinggi, civil society, dan media massa untuk bersama-sama memberikan pencerahan serta edukasi kepada masyarakat,” kata Gubernur.
Gubernur menilai kolaborasi antarlembaga menjadi salah satu kunci dalam menciptakan sistem keamanan yang lebih kuat.
Pemerintah daerah memiliki peran dalam kebijakan dan pelayanan masyarakat, sementara TNI dan Polri menjalankan fungsi sesuai kewenangan masing-masing dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Perguruan tinggi dan kalangan akademisi juga dapat berkontribusi melalui kajian, penelitian, serta edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat sipil dan media massa memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik serta menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab.
Menurut Gubernur, semua unsur tersebut harus membangun komunikasi yang terbuka sehingga potensi persoalan di tengah masyarakat dapat diketahui dan ditangani sejak dini.
Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan dukungannya terhadap keberadaan Forum Koordinasi Keamanan Maluku.
Namun, ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai forum formalitas atau sekadar tempat menyampaikan berbagai persoalan.
Forum harus mampu bergerak aktif dan menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan di lapangan.
“Forum ini harus bergerak nyata. Hukum harus menjadi panglima, dan seluruh elemen harus bersama-sama menjaga keamanan serta kerukunan masyarakat Maluku,” tegasnya.
Ia berharap keberadaan forum tersebut dapat memperkuat sistem koordinasi keamanan di Maluku sekaligus menjadi ruang bersama untuk membangun langkah pencegahan, penanganan, dan pemulihan konflik secara berkelanjutan.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, TNI-Polri, perguruan tinggi, masyarakat sipil, media massa, dan seluruh komponen masyarakat, stabilitas keamanan di Maluku diharapkan dapat terus terjaga.
Kondisi keamanan yang kondusif pada akhirnya menjadi modal penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
