Jakarta, GerbangMaluku.com Pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan kolaborasi dengan dunia usaha untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, khususnya di wilayah kepulauan dan kawasan timur Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia (DPN PPAKPI) Periode 2026–2029, yang berlangsung di Ballroom GIIA Hotel, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sadali Ie, disampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Ketua Umum beserta seluruh jajaran pengurus DPN PPAKPI yang baru dilantik.
Gubernur berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mampu membawa organisasi semakin maju, solid dan profesional dalam menjalankan perannya mendukung keselamatan serta keamanan pelayaran nasional.
“Semoga amanah ini dapat diemban dengan penuh tanggung jawab, sehingga mampu membawa organisasi semakin maju, solid, dan profesional dalam mendukung terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran nasional,” ujar Hendrik Lewerissa dalam sambutan yang dibacakan Sadali Ie.
Gubernur menegaskan, keselamatan pelayaran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan aktif dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha serta industri yang bergerak dalam penyediaan alat keselamatan pelayaran.
Menurutnya, industri alat keselamatan memiliki posisi penting dalam memastikan kebutuhan keselamatan pelayaran dapat terpenuhi dengan baik, sesuai standar dan berkelanjutan.
“Keselamatan pelayaran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan, kolaborasi, dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan industri penyedia alat keselamatan pelayaran,” tegasnya.
Gubernur menilai penguatan ekosistem keselamatan pelayaran menjadi semakin penting bagi Maluku. Sebagai provinsi kepulauan, sebagian besar konektivitas antarwilayah Maluku sangat bergantung pada transportasi laut.
Kapal tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi antarpulau, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, pelayanan pemerintahan, hingga mobilitas masyarakat.
Dengan kondisi geografis tersebut, aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan transportasi laut di Maluku.
Dalam sambutannya, Gubernur mendorong agar ketersediaan alat keselamatan pelayaran di Maluku dapat terus diperkuat.
Peralatan keselamatan, kata dia, harus memenuhi standar yang ditetapkan, mudah diperoleh dan terjangkau. Selain itu, keberadaan alat keselamatan juga perlu didukung layanan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan yang dilakukan secara baik dan berkelanjutan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan peralatan keselamatan tidak hanya tersedia, tetapi juga selalu berada dalam kondisi layak dan siap digunakan ketika dibutuhkan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku melihat adanya ruang kerja sama yang luas dengan PPAKPI dalam memperkuat sistem keselamatan pelayaran, terutama di wilayah Maluku dan kawasan timur Indonesia.
Lebih jauh, Gubernur Hendrik Lewerissa membuka peluang kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan PPAKPI untuk menjadikan Maluku sebagai salah satu pusat pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia.
Pengembangan ekosistem tersebut dapat dilakukan melalui berbagai sektor, mulai dari peningkatan standar keselamatan, edukasi dan pelatihan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan investasi di bidang industri alat keselamatan pelayaran.
“Saya berharap PPAKPI dapat menjadikan Maluku sebagai salah satu pusat penting dalam pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia,” kata Gubernur.
Menurutnya, pengembangan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor pelayaran, tetapi juga berpotensi membuka ruang bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pertumbuhan aktivitas ekonomi di Maluku.
Kehadiran industri pendukung keselamatan pelayaran di Maluku juga diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi kebutuhan keselamatan kapal, sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha pelayaran dalam memperoleh layanan dan peralatan yang memenuhi standar.
Gubernur meyakini kerja sama yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha merupakan salah satu kunci dalam membangun sistem pelayaran nasional yang semakin aman, tertib dan andal.
Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan industri, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang menjadikan transportasi laut sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya percaya, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kita dapat mewujudkan sistem pelayaran yang lebih aman, tertib, andal, dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi seluruh masyarakat,” tandasnya.
Pelantikan DPN PPAKPI Periode 2026–2029 tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPN PPAKPI beserta jajaran pengurus, pimpinan industri pelayaran, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya, termasuk Michael Wattimena.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap momentum tersebut dapat menjadi awal penguatan kerja sama antara pemerintah dan industri keselamatan pelayaran, sekaligus membuka peluang baru bagi Maluku untuk mengambil peran lebih besar dalam pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia.(Jais)
