Ambon, gerbangmaluku.com Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan anggaran dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program kependudukan dan pembangunan keluarga, termasuk upaya pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Maluku.
Penegasan tersebut disampaikan Vanath saat membuka Rapat Reviu Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026, yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku tersebut mengusung tema “Penguatan Sinergi Kolaborasi Lintas Sektor dalam Optimalisasi Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Pencegahan dan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku”.
Rapat ini menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Abdullah Vanath secara khusus menyoroti pemanfaatan anggaran, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ia mengingatkan bahwa anggaran yang telah dialokasikan harus digunakan secara optimal, tepat sasaran, serta sesuai dengan peruntukannya.
Menurut Vanath, masih terdapat anggaran yang belum terserap secara maksimal. Selain itu, penggunaan anggaran juga perlu mendapat perhatian agar pelaksanaannya benar-benar sejalan dengan tujuan program yang telah ditetapkan.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan kegiatan berjalan efektif, menghindari ketidaksesuaian penggunaan anggaran, serta mendorong pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan.
Optimalisasi anggaran, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan tingkat penyerapan dana, tetapi juga menyangkut sejauh mana program yang dilaksanakan mampu memberikan hasil dan dampak positif bagi masyarakat.
Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan tidak sekadar menjalankan kegiatan administratif, tetapi juga memastikan setiap program memiliki manfaat yang terukur bagi peningkatan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
Vanath menegaskan, pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, OPD terkait, instansi vertikal, serta masyarakat.
Menurutnya, persoalan kependudukan dan pembangunan keluarga tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja. Berbagai program perlu dirancang dan dilaksanakan secara terpadu agar saling mendukung dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Keterlibatan lintas sektor juga dinilai penting dalam meningkatkan kualitas keluarga, memperkuat ketahanan keluarga, serta mempersiapkan generasi muda Maluku agar tumbuh menjadi sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing.
Dalam kesempatan tersebut, Vanath turut menekankan pentingnya peran media massa dalam mendukung keberhasilan program pemerintah melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
“Semua pihak harus berpartisipasi dalam mendorong peningkatan kualitas generasi muda Maluku. Media juga diharapkan memberikan dukungan melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Dukungan media diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembangunan keluarga, kesehatan, pola pengasuhan, serta pencegahan stunting sejak dini.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur Maluku menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan daerah.
Generasi yang sehat dan produktif menjadi modal penting bagi Maluku untuk mendorong kemajuan di berbagai sektor. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penurunan stunting harus menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
Penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perangkat teknis, tenaga kesehatan, lembaga terkait, hingga masyarakat dan keluarga.
Sinergi tersebut diperlukan agar berbagai intervensi yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai sasaran, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuhan yang baik.
Vanath berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen dan koordinasi sehingga program kependudukan dan pembangunan keluarga tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku.
Dalam arahannya, Vanath juga menjelaskan bahwa penyampaian informasi kepada para bupati terkait pemanfaatan anggaran bukan merupakan surat peringatan.
Ia menegaskan, penyampaian tersebut merupakan bentuk dorongan agar setiap kepala daerah memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan program di wilayah masing-masing, terutama dalam hal pengawasan, efektivitas penggunaan anggaran, dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
Perhatian kepala daerah dinilai penting karena keberhasilan program di tingkat kabupaten/kota sangat bergantung pada komitmen pimpinan daerah dalam mengoordinasikan perangkat daerah serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana.
Dengan pengawasan yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi kendala sejak dini, memperbaiki pelaksanaan program, dan mengoptimalkan dukungan anggaran yang tersedia.
Rapat Reviu Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian program, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan.
Melalui forum tersebut, koordinasi antarpemangku kepentingan diharapkan semakin kuat, khususnya dalam memastikan pemanfaatan DAK berjalan sesuai peruntukan dan program pembangunan keluarga memberikan hasil yang optimal.
Evaluasi berkala juga menjadi bagian penting untuk mendorong akuntabilitas pelaksanaan program, sehingga kebijakan yang telah direncanakan dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap penguatan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi terkait, dan masyarakat mampu mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas keluarga, serta memperkuat upaya pencegahan dan penurunan stunting di seluruh wilayah Maluku.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Asisten I Setda Provinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, kepala OPD pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten/kota se-Maluku, instansi vertikal, serta pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Kota Ambon.
