Ambon, gerbangmaluku.com Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus mendorong penguatan infrastruktur dan transformasi digital di seluruh wilayah Maluku. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan bersama jajaran pimpinan dan manajemen Telkomsel Provinsi Maluku, Kamis (10/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ambon itu dihadiri langsung Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Titus F. L. Renwarin, bersama jajaran internal Pemprov Maluku dari Bidang Keamanan Data dan Informasi serta Bidang Statistik Sektoral. Dari pihak Telkomsel, hadir jajaran pimpinan dan manajemen Telkomsel Maluku.
Pertemuan tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap kolaborasi yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir, terutama dalam memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi, mempercepat transformasi digital, serta menghadirkan solusi konektivitas bagi masyarakat hingga ke wilayah terpencil.
Salah satu agenda penting yang dibahas adalah pengembangan teknologi 5G di kawasan strategis Kota Ambon.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Maluku menyerahkan surat permohonan resmi kepada Telkomsel terkait penambahan jaringan 5G di kawasan pemerintahan Pemprov Maluku dan Lapangan Merdeka Ambon.
Saat ini, layanan 5G Telkomsel telah tersedia di tiga titik utama Kota Ambon, yakni Bandara Pattimura, kawasan Lapangan Merdeka, serta kawasan Talake/GraPARI Telkomsel.
Penambahan jaringan 5G di kawasan pemerintahan diharapkan dapat memperoleh persetujuan dari pimpinan pusat Telkomsel sehingga mampu memperkuat infrastruktur digital pada kawasan-kawasan strategis di Maluku.
Penguatan konektivitas tersebut dinilai penting untuk menunjang aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, pariwisata, pendidikan, hingga kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada layanan digital.
Selain pengembangan jaringan di kawasan perkotaan, kolaborasi Pemprov Maluku dan Telkomsel juga diarahkan untuk memperluas akses telekomunikasi ke wilayah terpencil dan kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Buru Selatan, Pulau Seram, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, hingga Maluku Barat Daya.
Kerja sama tersebut juga mencakup dukungan infrastruktur bagi digitalisasi pemerintahan dan sektor publik. Salah satunya melalui program Paket ASN Pemprov Maluku, serta penyediaan konektivitas yang mendukung sektor pariwisata dan pendidikan.
Pemprov Maluku juga berencana melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan pemanfaatan sekitar 812 menara telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah Maluku.
Optimalisasi infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperluas akses komunikasi sekaligus memperkecil kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Tidak hanya membahas konektivitas, pertemuan tersebut turut menyoroti aspek keamanan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Dinas Kominfo Maluku bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus melakukan identifikasi terhadap potensi celah keamanan pada berbagai situs web pemerintah.
Pemprov Maluku juga mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Langkah tersebut akan diperkuat dengan rencana implementasi aplikasi pengawasan aktivitas siber yang berfungsi mendeteksi potensi ancaman secara lebih dini sekaligus memantau aktivitas keamanan digital di lingkungan pemerintahan.
Pada sektor pengelolaan data, Pemprov Maluku terus mengembangkan portal Lawamena Satu Data sebagai salah satu instrumen penyediaan data sektoral daerah yang dapat diakses masyarakat.
Portal tersebut dapat diakses publik melalui lawamena.malukuprov.go.id dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat umum maupun kalangan akademisi.
Lawamena Satu Data juga telah terintegrasi dengan sejumlah sumber data, di antaranya data Badan Pusat Statistik (BPS), informasi harga bahan pangan dari Kementerian Perdagangan, serta aplikasi perencanaan SEPAKAT Bappenas.
Ke depan, integrasi tersebut akan terus diperluas, termasuk dengan data SIPD serta pemetaan tenaga kesehatan dan penyakit berbasis wilayah melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Penguatan integrasi data tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, kolaborasi Pemprov Maluku dan Telkomsel tidak hanya diarahkan pada pembangunan jaringan telekomunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem digital Maluku yang lebih kuat, aman, terintegrasi, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.terakhir, terutama dalam memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi, mempercepat transformasi digital, serta menghadirkan solusi konektivitas bagi masyarakat hingga ke wilayah terpencil.
Salah satu agenda penting yang dibahas adalah pengembangan teknologi 5G di kawasan strategis Kota Ambon.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Maluku menyerahkan surat permohonan resmi kepada Telkomsel terkait penambahan jaringan 5G di kawasan pemerintahan Pemprov Maluku dan Lapangan Merdeka Ambon.
Saat ini, layanan 5G Telkomsel telah tersedia di tiga titik utama Kota Ambon, yakni Bandara Pattimura, kawasan Lapangan Merdeka, serta kawasan Talake/GraPARI Telkomsel.
Penambahan jaringan 5G di kawasan pemerintahan diharapkan dapat memperoleh persetujuan dari pimpinan pusat Telkomsel sehingga mampu memperkuat infrastruktur digital pada kawasan-kawasan strategis di Maluku.
Penguatan konektivitas tersebut dinilai penting untuk menunjang aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, pariwisata, pendidikan, hingga kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada layanan digital.
Selain pengembangan jaringan di kawasan perkotaan, kolaborasi Pemprov Maluku dan Telkomsel juga diarahkan untuk memperluas akses telekomunikasi ke wilayah terpencil dan kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Buru Selatan, Pulau Seram, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, hingga Maluku Barat Daya.
Kerja sama tersebut juga mencakup dukungan infrastruktur bagi digitalisasi pemerintahan dan sektor publik. Salah satunya melalui program Paket ASN Pemprov Maluku, serta penyediaan konektivitas yang mendukung sektor pariwisata dan pendidikan.
Pemprov Maluku juga berencana melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan pemanfaatan sekitar 812 menara telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah Maluku.
Optimalisasi infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperluas akses komunikasi sekaligus memperkecil kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Tidak hanya membahas konektivitas, pertemuan tersebut turut menyoroti aspek keamanan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Dinas Kominfo Maluku bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus melakukan identifikasi terhadap potensi celah keamanan pada berbagai situs web pemerintah.
Pemprov Maluku juga mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Langkah tersebut akan diperkuat dengan rencana implementasi aplikasi pengawasan aktivitas siber yang berfungsi mendeteksi potensi ancaman secara lebih dini sekaligus memantau aktivitas keamanan digital di lingkungan pemerintahan.
Pada sektor pengelolaan data, Pemprov Maluku terus mengembangkan portal Lawamena Satu Data sebagai salah satu instrumen penyediaan data sektoral daerah yang dapat diakses masyarakat.
Portal tersebut dapat diakses publik melalui lawamena.malukuprov.go.id dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat umum maupun kalangan akademisi.
Lawamena Satu Data juga telah terintegrasi dengan sejumlah sumber data, di antaranya data Badan Pusat Statistik (BPS), informasi harga bahan pangan dari Kementerian Perdagangan, serta aplikasi perencanaan SEPAKAT Bappenas.
Ke depan, integrasi tersebut akan terus diperluas, termasuk dengan data SIPD serta pemetaan tenaga kesehatan dan penyakit berbasis wilayah melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Penguatan integrasi data tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, kolaborasi Pemprov Maluku dan Telkomsel tidak hanya diarahkan pada pembangunan jaringan telekomunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem digital Maluku yang lebih kuat, aman, terintegrasi, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.(Jais)
