Ambon., gerbangmaluku.com —
Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi bersama mitra kerja, yakni Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Senin (01/12/2025). Rapat yang berlangsung di ruang Komisi III tersebut membahas kesiapan armada transportasi menghadapi arus mudik, termasuk sejumlah persoalan teknis yang hingga kini masih menjadi perhatian.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, SH, mengatakan bahwa secara umum pemerintah telah memastikan kesiapan armada berada pada tahap akhir. Meski demikian, beberapa rute masih belum beroperasi optimal sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut sebelum dilakukan pengecekan lapangan.
“Mereka harus siap. Kesiapan mereka itu yang masih kita tunggu. Mereka harus datang memberikan keterangan sebelum kita turun,” ujar Wajo kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan juga memastikan kesiapan sejumlah kapal ferry yang akan melayani lonjakan penumpang pada masa libur panjang. “Armadanya sudah siap. Ada sekitar empat kapal ferry, dan pada minggu kedua Desember semuanya sudah ready di pelabuhan,” jelasnya.
Selain kesiapan armada laut, Komisi III turut menyoroti aktivitas truk kontainer di Kota Ambon. Menurut Wajo, pengaturan operasional truk berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Kota Ambon, sehingga diperlukan koordinasi agar penertiban berjalan sesuai ketentuan. “Kami minta Pak Hadis untuk berkoordinasi dengan Dishub Kota Ambon agar penertiban dilakukan sesuai jadwal. Jam 10 baru mulai operasi,” tegasnya.
Terkait layanan ferry rute Tulehu–Masohi yang sempat berhenti beroperasi, Wajo mengakui bahwa isu tersebut belum sempat dibahas dalam rapat. “Setelah ini saya akan kontak Pak Hadis. Karena itu dikelola oleh pihak swasta,” ujarnya.
Komisi III juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh infrastruktur transportasi, baik darat maupun laut, mengingat dalam dua minggu ke depan diperkirakan terjadi peningkatan signifikan jumlah penumpang. “Paparan dari masing-masing pihak sudah jelas. Masih ada waktu dua minggu untuk mempersiapkan rute serta skema lalu lintas laut dan darat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III menegaskan bahwa mulai Januari 2026 seluruh pelabuhan wajib menerapkan tarif seragam. “Kami minta Dinas Perhubungan memastikan bahwa per Januari 2026 tidak ada lagi perbedaan tarif. Rujukannya adalah keputusan gubernur. Tidak boleh ada yang di atas atau di bawah. Jika harus berubah, harus melalui keputusan gubernur,” tegas Wajo.
Rapat ditutup dengan komitmen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh layanan transportasi berjalan optimal menjelang arus mudik.
