BOGOR; gerbangmaluku.com
Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang digelar di Hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu dan berkelanjutan.
Rakorendal dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djamari Chaniago, selaku Ketua Pengarah BNPP, didampingi Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pengelolaan perbatasan harus berfokus pada dua aspek utama: keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity). Ia menyebut perbatasan sebagai simbol kedaulatan yang harus dijaga, mengingat Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara. Dari sisi kesejahteraan, pembangunan perbatasan diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi sebagaimana visi Asta Cita Presiden Prabowo–Gibran.
Tito juga memaparkan tiga mandat utama BNPP periode 2025–2029 sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, yakni penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan kawasan perbatasan.
Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) 2025–2045 diarahkan untuk memperkuat pertahanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan. Untuk mendukung agenda tersebut, BNPP mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,41 triliun pada Tahun Anggaran 2025.
Mendagri meminta seluruh kementerian/lembaga anggota BNPP memastikan ketepatan lokasi, alokasi anggaran, serta kesesuaian program di lapangan, sekaligus mengimbau gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperkuat kelembagaan dan dukungan anggaran pembangunan perbatasan di daerah.
Kegiatan ini diikuti 18 gubernur atau wakil gubernur, kepala Bappeda provinsi, serta kepala daerah dari wilayah perbatasan, beserta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. *Jais
